Info Terkini

Written by Super User
Category:
Visi

Menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi yang menjamin kompetensi
dan profesionalisme personil Lembaga Keuangan Mikro

 

Misi
1 LSP LKM CERTIF menetapkan kebijakan untuk menerapkan Pedoman BNSP 201/ISO 17024 dan Pedoman BNSP 202 secara menyeluruh tanpa pengecualian.
2 Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lainnya, menuju terciptanya industri BPR/LKM yang sehat, kuat, efisien, dan berkelanjutan.
3 Membangun, mengembangkan kemampuan, dan menetapkan standar kompetensi personil BPR/LKM, agar dapat meningkatkan kinerja sektoral secara menyeluruh, meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.

 

 

Kebijakan Mutu

Menjamin kompetensi dan profesionalisme personil Lembaga Keuangan Mikro

 

Program-Program LSP LKM CERTIF

A. Eksternal

1. Program Uji Kompetensi Sertifikasi Profesi

Sertifikasi kompetensi kerja dimaksudkan 1) untuk memastikan dan memelihara kompetensi kerja sumber daya manusia Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan; dan 2) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia BPR dan BPRS menuju terciptanya industri BPR dan BPRS yang sehat, kuat, efisien, dan berkesinambungan.

Pedoman pelaksanaan sertifikasi Tahun 2017, sebagai berikut:

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bahwa anggota Komisaris dan Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan BPR Syariah, bahwa BPR atau BPRS wajib memiliki anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang seluruhnya memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
  3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bahwa menetapkan SKKNI BPR Nomor 322 Tahun 2016, dan Kepmenakertran RI Nomor KEP.263/MEN/XI/2004 tentang Penetapan SKKNI BPR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. Keputusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perbarindo tanggal 7 April 2017 di Labuan Bajo NTT, bahwa implementasi SKKNI BPR Nomor 322 Tahun 2016 mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Juni 2017.

2. Memfasilitasi Pelatihan Berbasis Kompetensi

Program Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP LKM CERTIF harus didukung oleh pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, dimana materi pelatihannya mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tujuan Pelatihan Berbasis Kompetensi:

1. Mengembangkan kompetensi kerja individu terhadap standar nasional.

2. Meningkatkan profesionalisme, ketrampilan dan keahlian personil dalam Lembaga Keuangan Mikro

3. Memperbaiki kompetensi angkatan kerja Indonesia secara menyeluruh

 

Materi pelatihan dirancang oleh sekelompok praktisi di bidang Keuangan Mikro Indonesia dan ahli internasional dari Bankakademie International Jerman. Para pelatih yang telah diakreditasi adalah praktisi dan akademisi yang berpengalaman di bidang Keuangan Mikro dan telah dilatih serta telah lulus Uji Kompetensi metodologi, penguasaan materi dan praktek penyampaian modul.

 

B. Internal

1. Training Of Trainers (ToT)

TOT bertujuan mempersiapkan pelatih (fasilitator) yang memenuhi standar untuk terakreditasi (diberikan Sertifikat Akreditasi Fasilitator) dan mampu melaksanakan penyampaian materi pelatihan kepada peserta pelatihan secara baik dan berkualitas. Calon fasilitator diseleksi dari para praktisi BPR dan akademisi yang berpengalaman di bidang Keuangan Mikro.

Untuk dapat lulus TOT, peserta harus lulus Uji Kompetensi metodologi, penguasaan materi pelatihan dan praktek penyampaian modul (delivery). Selanjutnya untuk memperoleh akreditasi (Sertifikat Akreditasi Fasilitator), fasilitator mendelivery modul yang dikuasai minimal 2 kali dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Mitra Penyelenggara Pelatihan, dengan nilai minimal 70% atau rating 3,5 dengan range antara 1 - 5. Setiap penugasan pelatih oleh Mitra Penyelenggara Pelatihan harus memperoleh persetujuan dari LSP LKM CERTIF.

 

2. Test Question Conference (TQC)

Suatu kegiatan yang diikuti oleh para peserta ahli yang merupakan perwakilan dari Stakeholder (Dewan Sertifikasi) diantaranya para peserta ahli dalam penulisan Materi Uji Kompetensi. Tujuan utama diselenggarakannya Test Question Conference adalah menguji coba, membahas, mengevaluasi dan menetapkan pertanyaan-pertanyaan Uji Kompetensi yang berkualitas serta sesuai dengan standar Uji Kompetensi profesi.

 

Agenda Test Question Conference terdiri dari:

Uji Coba Materi Uji Kompetensi, berguna untuk menguji tingkat kesulitan pertanyaan Uji Kompetensi yang tercermin dari record yang diperoleh peserta secara tim.
Pembahasan Materi Uji Kompetensi bertujuan untuk mempertimbangkan setiap materi Uji Kompetensi dari segi orientasi dan katalog keahlian dan kompetensi apakah bisa diterima tanpa revisi atau diterima dengan revisi atau digugurkan karena beberapa faktor yang kurang layak baik dalam materi, jawaban maupun tata bahasanya.
Hasil pembahasan Materi Uji Kompetensi setelah direvisi akan di masukkan ke dalam bank soal. Kemudian dari bank soal baru di turunkan sebagai Materi Uji Kompetensi (MUK) sesuai batas-batas parameter yang telah distandardisasikan.



 

Written by Super User
Category:

Upaya-upaya untuk meningkatkan penguatan BPR sangat diperlukan agar kemajuan yang dicapai dapat berlangsung secara berkesinambungan, mengingat BPR masih banyak menghadapi tantangan. Dari hasil baseline survey yang dilakukan GTZ-ProFI pada tahun 2002 diketahui bahwa salah satu kunci keberhasilan pengembangan BPR adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional selain adanya regulasi yang kondusif, pengawasan yang efektif, teknologi informasi yang terkini serta modal yang memadai. Di bidang pengembangan kualitas dan profesionalisme SDM BPR, masalah yang dihadapi adalah belum tersedianya tempat pelatihan berbasis kompetensi yang tepat untuk para Direktur dan staf BPR.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM BPR yang memiliki kualitas dan kemampuan profesional, Bank Indonesia bekerjasama dengan GTZ-ProFI menyusun program pelatihan berbasis kompetensi yang mampu mengantarkan pesertanya menuju yang sistematis dan berkesinambungan dengan standar kualitas yang diakui secara nasional.

Pilot proyek program Pelatihan dan Sertifikasi bagi Direktur BPR dilaksanakan mulai tahun 2002 untuk wilayah Jawa Timur dan Bali dengan sekretariat di Malang yang implementasinya dibantu oleh konsultan Bankakademie Internasional Frankfurt.

LSP LKM CERTIF yang berada dibawah Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) dibentuk berdasarkan hasil keputusan rapat Tim National Task Force (NTF) ke 9 tanggal 29 April 2004 di Surabaya, yang beranggotakan Bank Indonesia, Perbarindo, dan GTZ-ProFI serta Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

Peresmian implementasi program pelatihan BPR dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 12 Juli 2004 bersamaan dengan dimulainya pelaksanaan pelatihan perdana yang dilakukan di Lembaga Konsultan Perbarindo Jawa Timur di Malang.

LSP LKM CERTIF menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro sejak 7 April 2005 setelah memperoleh Surat Keputusan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan NOMOR: KEP-77/MEN/IV/2005 dan pada tanggal 11 Mei 2006 telah mendapatkan Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan Surat Keputusan BNSP NOMOR : KEP-20/BNSP/V/2006.

Written by Super User
Category:

Selamat Datang di LSP LKM Certif

LSP LKM Certif merupakan lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).  Berdasarkan lisensi dari BNSP Nomor: BNSP-LSP-005-ID tanggal 11 Mei 2006, ruang lingkup sertifikasi LSP LKM Certif meliputi: Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

LSP LKM Certif berada di bawah Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), dan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), didirikan berdasarkan Akta No.3 Notaris Tamtomo Endropranoto,SH di Jakarta tanggal 23 Juli 2004.

Sertifikasi kompetensi kerja dimaksudkan 1) untuk memastikan dan memelihara kompetensi kerja sumber daya manusia Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan; dan 2) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia BPR dan BPRS menuju terciptanya industri BPR dan BPRS yang sehat, kuat, efisien, dan berkesinambungan.

Pedoman pelaksanaan sertifikasi Tahun 2017, sebagai berikut:

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bahwa anggota Komisaris dan Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan BPR Syariah, bahwa BPR atau BPRS wajib memiliki anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang seluruhnya memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
  3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bahwa menetapkan SKKNI BPR Nomor 322 Tahun 2016, dan Kepmenakertran RI Nomor KEP.263/MEN/XI/2004 tentang Penetapan SKKNI BPR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. Keputusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perbarindo tanggal 7 April 2017 di Labuan Bajo NTT, bahwa implementasi SKKNI BPR Nomor 322 Tahun 2016 mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Juni 2017.