Info Terkini

Written by Super User
Category:

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

Sertifikasi Kompetensi Kerja Bidang BPR Tahun 2017


1. Apa latar belakang pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Bidang BPR Tahun 2017?

Dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terhadap ekonomi daerah, dan memperkuat daya saing BPR, perlu upaya peningkatan kompetensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris melalui program sertifikasi kompetensi kerja.

Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Bidang BPR Tahun 2017 adalah:

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bahwa anggota Komisaris dan Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan BPR Syariah, bahwa BPR atau BPRS wajib memiliki anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang seluruhnya memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
  3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bahwa menetapkan SKKNI BPR Nomor 322 Tahun 2016, dan Kepmenakertran Nomor KEP.263/MEN/XI/2004 tentang Penetapan SKKNI BPR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. Surat Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP-20/BNSP/V/2006 tanggal 11 Mei 2006, bahwa menetapkan dan memberikan Lisensi Nomor: BNSP-LSP-005-ID kepada LSP LKM Certif sebagai pelaksana kegiatan sertifikasi di bidang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

 

2. Apa pokok-pokok kebijakan Sertifikasi Kompetensi Kerja Bidang BPR Tahun 2017?

  1. Sertifikat Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi ditetapkan dalam 2 (dua) tingkat berdasarkan total aset BPR, yaitu: Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 1 bagi BPR dengan total aset kurang dari Rp300 Miliar, dan Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp300 Miliar.
  2. Sertifikat Kompetensi Kerja bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan 1 (satu) tingkat dan tidak memperhitungkan total aset BPR.
  3. Berpedoman kepada SKKNI BPR Nomor 322 tahun 2016, maka disusun Skema Sertifikasi Bidang BPR berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi 4 (empat) jenjang atau level, yaitu: Level VI (komisaris dan direktur), Level V (pejabat eksekutif), Level V (supervisor), dan Level IV (staf).
  4. Skema sertifikasi pada setiap okupasi jabatan ditetapkan kemasan atau paket sertifikasi, diantaranya: Direktur Tingkat 1 wajib 11 unit kompetensi, Direktur Tingkat 2 wajib 13 unit kompetensi, dan Komisaris wajib 8 unit kompetensi.
  5. Anggota Direksi BPR dan BPRS yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 1 yang masih berlaku, dapat memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 dengan menambah jumlah unit kompetensi yang dipersyaratkan pada Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 sesuai dengan SKKNI

 

3. Apakah Direktur dan Komisaris yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi (SK) wajib mengikuti Sertifikasi Kompetensi Kerja Bidang BPR Tahun 2017?

  1. Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR wajib memiliki Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh LSP, sebagaimana diatur dalam POJK 20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan POJK No.44/POJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan BPR Syariah.
  2. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Bidang BPR Tahun 2017, dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: Sertifikasi baru, bagi calon Anggota Direksi dan calon Anggota Dewan Komisaris, dan Program penyetaraan atau konversi bagi pemegang Sertifikasi Kompetensi (lama).

 

4. Apa perbedaan antara Sertifikasi baru dengan Program Penyetaraan atau Konversi?

  1. Sertifikasi baru ditujukan kepada peserta atau pemohon sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi pertama kali sesuai dengan pilihan okupasi jabatan (Direktur Tk1, Direktur Tk2, Komisaris, Pejabat Eksekutif, Supervisor, dan Staf), melalui kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan UJIAN TULIS.
  2. Program penyetaraan ditujukan kepada Pemegang Sertifikat (existing) dalam rangka pemeliharaan melalui mekanisme Sertifikasi Ulang. Pemeliharaan dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan penyegaran (penyetaraan) dan sertifikasi ulang (memperbarui masa berlaku sertifikat) melalui verifikasi dokumen (tidak ujian tulis).
  3. Peserta yang dinyatakan kompeten, baik sertifikasi baru maupun program penyetaraan akan diterbitkan Sertifikat Kompetensi (baru) sesuai dengan okupasi jabatan mengacu kepada SKKNI BPR Nomor 322 Tahun 2016.

 

5. Bagaimana prosedur atau tahapan untuk mengikuti Program Penyetaraan atau Konversi?

Program konversi Sertifikat Kompetensi (SK) merupakan proses penyetaraan atau migrasi dari  SK (lama) berdasarkan SKKNI BPR Nomor 263 Tahun 2004 menjadi SK (baru) sesuai dengan SKKNI BPR Nomor 322 Tahun 2016.

Konversi dilaksanakan melalui mekanisme Sertifikasi Ulang pada saat masa berlaku SK jatuh tempo, atau sebelum jatuh tempo.

Pelaksanaan  Konversi Sertifikat Kompetensi (SK) selengkapnya ditetapkan sebagai berikut:

  1. Menunjuk PJOK Nomor 44/POJK.03/2015 Pasal 22; bahwa, sertifikat kompetensi kerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS yang masih berlaku berdasarkan SKKNI bagi BPR dan BPRS (sertifikat lama) diakui sebagai Sertifikat Kompetensi Kerja Direktur Tingkat 1.
  2. Konversi hanya dapat dilakukan sekali untuk 1 (satu) okupasi jabatan pada Level KKNI yang sama, contoh: SK Direktur (lama) dikonversi menjadi Direktur Tk 1, atau SK Direktur (lama) menjadi Direktur Tk 2, atau SK Komisaris (lama) menjadi SK Komisaris (baru).
  3. Dalam rangka pemenuhan kewajiban sertifikasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur PJOK No.44 Th 2015, bahwa konversi Sertifikat Kompetensi (lama) dikonversi sesuai dengan JABATAN TERKINI (existing). Contoh: Pejabat Komisaris BPR (existing) sebagai pemegang SK Direktur (lama) dikonversi menjadi SK Komisaris.
  4. Dalam rangka memastikan terpelihara kompetensi kerja dan pemenuhan persyaratan skema sertifikasi terkini, maka seluruh Pemegang Sertifikat Kompetensi (lama) wajib mengikuti pelatihan penyegaran (penyetaraan) seluruh modul yang dipersyaratkan okupasi masing-masing, sampai dengan masa berlaku sertifikat berakhir.

 

6. Apakah Sertifikat Kompetensi Direktur (lama) diakui untuk Dewan Komisaris?

Berdasarkan Surat Edaran OJK No.16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat, pada huruf F.3 diatur bahwa Khusus calon anggota Dewan Komisaris yang telah memiliki sertifikat kelulusan direksi BPR dan masih berlaku, dapat diberlakukan sebagai dokumen sertifikasi bagi calon Anggota Dewan Komisaris.

 

7. Apakah diatur mengenai batas waktu kewajiban memiliki sertifikat kompetensi bagi Dewan Komisaris dan Direktur?

  1. Anggota Dewan Komisaris yang belum memiliki sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) POJK 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), harus memiliki sertifikat kelulusan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2017.
  2. Anggota Direksi BPR dan BPRS wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak total aset BPR dan BPRS paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.

Contoh: berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR atau BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017, BPR atau BPRS memiliki total aset diatas Rp300.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Berdasarkan laporan bulanan BPR atau BPRS bulan Juni 2017 yang diterima pada bulan Juli 2017 maka anggota Direksi BPR dan BPRS wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 sejak akhir bulan Juli 2017 hingga paling lambat akhir bulan Juni 2018.

Download

 
8. Berapa Biaya Sertifikasi?
No.  Program Sertifikasi 
Unit Kompetensi Biaya/unit
1 Komisaris BPR  8 Rp.300.000,-
2 Direktur Tingkat 1 BPR 11
3 Direktur Tingkat 2 BPR 13
4 Direktur BPRS 9 Rp.250.000,-
5 Komisaris BPRS 9
Written by Super User
Category:
No  Penyelenggara Pelatihan
Bidang Okupasi Nasional Tanggal  Lokasi
1 DPD Perbarindo Jawa Timur BPR Direktur Tk.1 - Komisaris 6 - 17 November 2017 Klub Bunga Butik Resort
2 DPD Perbarindo DKI Jakarta BPR Direktur Tk.1 - Komisaris 4 - 15 Desember 2017 Hotel Grand Cempaka
3 DPD Perbarindo DKI Jakarta BPR Penyegaran 13 - 16 November 2017 Hotel Menara Peninsula
4 ASBISINDO BPRS Direktur - Komisaris 10 - 19 November 2017 Hotel Santika Jemursari
6 DPD Perbarindo Sumatera Barat BPR Direktur Tk.1 - Komisaris 13 - 22 November 2017 Rocky Plaza Hotel
7 DPD Perbarindo Sulawesi Selatan BPR Direktur Tk.1 - Komisaris 17 - 24 November 2017 -
8

DPD Perbarindo Jawa Barat           (DPK Perbarindo Cirebon)

BPR Direktur Tk.1 - Komisaris November -

*) Informasi ini bersifat tentative (sementara).

*) Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi mitra pelatihan yang bersangkutan.

Written by Super User
Category:
1

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. Klik disini.

2

Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang bank Perkreditan Rakyat. Klik disini.